Kontroversi mencuat di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Sekertaris desa berinisial SH, menjadi sorotan setelah diduga menolak komunikasi dengan awak media terkait penggunaan anggaran media desa.
Insiden ini terjadi pada Jumat (23/5), ketika Pemimpin Redaksi Narasifakta.id mencoba menghubungi SH untuk mengonfirmasi informasi seputar alokasi dana media. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons. Penolakan untuk berkomunikasi juga dialami oleh sejumlah wartawan lainnya yang mengaku mengalami hal serupa.
Sikap tertutup ini memicu kekecewaan, terutama karena bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah slogan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju, dan Sejahtera.”
Praktik yang terkesan menutup-nutupi informasi publik ini dinilai mencoreng komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka dan melayani. Sejumlah pihak mendesak agar Inspektorat Kabupaten Soppeng segera turun tangan untuk melakukan audit ulang atas anggaran media di Desa Lalabata Riaja.
Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh aparat desa diharapkan dapat membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan media demi kepentingan masyarakat.
Penulis: Sofyan
