Di masa Andi Dulli, pemerintah dinilai lebih terbuka terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan media. Wartawan tidak menghadapi tekanan berarti ketika mengangkat isu-isu publik melalui pemberitaan.
Namun, di era kepemimpinan saat ini, muncul dugaan adanya tekanan terhadap media independen. Seorang jurnalis mengungkap bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diduga pernah melontarkan pernyataan kontroversial:
"Kalau mau berlangganan sama pemerintah, jangan sekali-kali muat berita kontrol."
Pernyataan tersebut memicu respons keras dari berbagai pihak, mulai dari jurnalis, aktivis media, hingga pegiat demokrasi. Banyak yang menilai, pernyataan itu bertentangan dengan prinsip transparansi serta nilai-nilai demokrasi yang mestinya dijunjung dalam tata kelola pemerintahan.
“Jika seorang pejabat publik tidak siap menerima kritik, maka seharusnya ia tidak menempati posisi strategis seperti Kepala Dinas Kominfo,” ujar seorang pengamat media lokal.
Lebih lanjut, diketahui bahwa media yang aktif menyajikan laporan investigatif mengenai pengelolaan anggaran dan pelayanan publik justru tidak menerima pencairan dana kerja sama. Situasi ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap media yang menjalankan peran kontrol sosial secara independen.
Isu lain yang turut mencuat adalah dugaan keterlibatan seorang ketua organisasi di Soppeng dalam upaya memecah solidaritas antar media. Manuver adu domba ini disebut berkaitan erat dengan dinamika politik lokal menjelang tahun politik, di mana pengaruh terhadap narasi media menjadi semakin penting.
Desakan publik agar posisi Kepala Diskominfo diisi oleh sosok yang memahami etika komunikasi publik dan menjunjung tinggi kebebasan pers pun semakin menguat. Banyak kalangan berharap, pemerintah daerah tidak menciptakan iklim represif terhadap media, melainkan membuka ruang kritik sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang sehat dan demokratis.
Penulis: Sofyan
