Pernyataan Kepala Diskominfo yang beredar di kalangan wartawan semakin menyulut kontroversi. Ia diduga menyampaikan, “Kalau mau berlangganan sama pemerintah, jangan sekali-kali muat berita kontrol.” Kalimat ini langsung memicu gelombang kritik dari insan pers, aktivis media, hingga pegiat demokrasi di daerah tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, ucapan tersebut mencerminkan sikap anti-kritik dan bertentangan dengan semangat demokrasi serta prinsip transparansi publik.
“Jika seorang pejabat publik tidak siap menerima kritik, seharusnya tidak menduduki jabatan strategis seperti Kepala Dinas Kominfo,” tegas salah seorang pengamat media lokal.
Media yang ditolak pencairan dananya diketahui aktif menerbitkan laporan investigatif dan pemberitaan yang kritis, terutama menyangkut pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tindakan penolakan ini dipandang sebagai bentuk pembungkaman terhadap media independen yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Tak hanya itu, mencuat pula dugaan bahwa salah satu ketua organisasi di Kabupaten Soppeng ikut berperan dalam memicu konflik antar media melalui praktik adu domba. Hal ini diduga berkaitan dengan dinamika politik lokal menjelang tahun politik, di mana kontrol terhadap narasi media menjadi sangat strategis.
Desakan agar posisi Kepala Diskominfo diisi oleh figur yang memahami etika komunikasi publik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan pers pun semakin menguat.
Penulis: Sofyan
