Narasifakta.id – Soppeng — Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan digelar Jumat (11/7) di Hotel Almadera, Makassar, untuk perangkat desa se-Kabupaten Soppeng kini menuai sorotan tajam. Di tengah seruan efisiensi dan fokus pada pembangunan prioritas desa, pelaksanaan Bimtek ini justru diduga menjadi celah pemborosan Dana Desa.
Seorang kepala desa, yang enggan disebutkan namanya, mengungkap bahwa setiap peserta dikenai biaya sekitar Rp3 juta, yang seluruhnya bersumber dari Dana Desa.
“Biayanya rata-rata Rp3 juta per peserta, dan semuanya diambil dari Dana Desa,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Ia mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut dan menilai penggunaan anggaran desa untuk kegiatan semacam ini tidak mencerminkan asas efisiensi, transparansi, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dana Desa bukan untuk kegiatan seremonial. Kalau tidak memberi manfaat konkret bagi masyarakat, itu sudah indikasi penyimpangan,” tegasnya.
Tak hanya soal pemborosan, narasumber juga menyinggung dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelaksanaan kegiatan, mengingat tidak adanya transparansi pemungutan biaya maupun laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara.
“Kalau tidak ada dasar hukum dan laporan resmi, ini patut diduga pungli. Pemerintah tidak boleh membebani peserta, apalagi memakai Dana Desa,” tambahnya.
Sejumlah pihak kini mendesak Inspektorat Kabupaten Soppeng untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh nantinya. Bila ditemukan pelanggaran, dana tersebut harus dikembalikan ke kas desa dan para pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab.
“Dana Desa itu hak rakyat, bukan untuk dibakar dalam kegiatan tak relevan,” tegasnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, kegiatan pelatihan seperti Bimtek harus benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat desa.
“Bimtek seharusnya memperkuat kapasitas, bukan jadi beban. Kalau tidak ada manfaat nyata, lebih baik dibatalkan,” ujar narasumber dalam pernyataannya.
Redaksi Narasifakta.id akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi penyelenggara Bimtek maupun Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Penulis: Sofyan
