Setiap peserta dikenakan kontribusi sebesar Rp3 juta, yang menurut informasi bersumber dari anggaran desa. Beberapa desa di Kabupaten Soppeng bahkan dilaporkan mengirim lebih dari satu utusan.
“Ada desa yang mengirim empat orang. Artinya, dana desa yang terpakai bisa mencapai belasan juta hanya untuk satu kegiatan,” ungkap seorang kepala desa yang enggan disebut namanya, Rabu (9/7/2025).
Ia menilai kegiatan semacam ini rawan menjadi ajang pemborosan dana publik yang minim manfaat langsung bagi masyarakat. Dana Desa, menurutnya, seharusnya difokuskan pada program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan dasar.
“Kalau benar Rp3 juta per peserta diambil dari Dana Desa, ini sangat bermasalah. Terlebih, urgensi kegiatannya tidak jelas dan belum tentu relevan dengan kebutuhan warga,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada pola pelaksanaan Bimtek oleh instansi pemerintah. Sejumlah pihak menilai lembaga negara tidak semestinya membebani peserta, terutama yang berasal dari desa dengan anggaran terbatas.
“Lembaga negara idealnya memfasilitasi, bukan menarik iuran. Kalau ada anggaran dari APBN, semestinya digunakan untuk mendukung desa, bukan membebani mereka,” ujar seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Soppeng.
Menyikapi polemik ini, desakan kepada pihak terkait di Kabupaten Soppeng untuk segera turun tangan kian menguat. Audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dalam kegiatan Bimtek tersebut diminta untuk segera dilaksanakan.
“Pihak terkait harus bertindak. Jika ditemukan pelanggaran, dana harus dikembalikan. Ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal integritas dalam mengelola uang rakyat,” pungkas salah satu narasumber.
Penulis: Sofyan
