Insiden ini mencuat ke publik setelah pimpinan redaksi Narasifakta.id sendiri mengalami langsung penolakan saat mencoba menghubungi J. Nazam pada Kamis (28/5) guna melakukan konfirmasi terkait sejumlah isu di internal kejaksaan.
Penolakan serupa juga dialami oleh beberapa awak media lain yang berupaya mencari klarifikasi atas persoalan-persoalan yang berkembang. Sikap ini dinilai mencoreng prinsip keterbukaan informasi publik dan menjadi preseden buruk bagi lembaga penegak hukum di daerah.
Kejadian ini juga bertolak belakang dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang mengusung semangat “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju, dan Sejahtera”. Penolakan terhadap media bertentangan dengan semangat pelayanan publik dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua aparatur negara.
Diharapkan, pihak terkait segera turun tangan dan menindaklanjuti permasalahan ini, guna memastikan komunikasi antara institusi penegak hukum dan media tetap terbuka, demi menjamin hak publik atas informasi.
Penulis: sofyan
