Sumber dari kalangan wartawan menyebutkan, Kepala Diskominfo diduga pernah menyampaikan pernyataan kontroversial: “Kalau mau berlangganan sama pemerintah, jangan sekali-kali muat berita kontrol.” Ucapan ini memicu gelombang protes dari insan pers, aktivis media, hingga pegiat demokrasi di Kabupaten Soppeng.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan itu mencerminkan sikap anti-kritik dan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi serta transparansi anggaran publik.
“Jika seorang pejabat publik tidak siap menerima kritik, seharusnya tidak menduduki jabatan strategis seperti Kepala Dinas Kominfo,” ujar seorang pengamat media lokal.
Media yang dilaporkan tidak menerima pencairan anggaran diketahui aktif memproduksi laporan investigatif, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Sikap penolakan ini pun dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap media independen yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Lebih jauh, beredar dugaan bahwa seorang ketua organisasi di Kabupaten Soppeng ikut terlibat dalam memecah belah solidaritas antar media melalui manuver adu domba. Manuver ini diduga terkait dengan dinamika politik lokal menjelang tahun politik, di mana pengaruh terhadap narasi media menjadi sangat strategis.
Desakan dari berbagai pihak agar posisi Kepala Diskominfo diisi oleh sosok yang memahami etika komunikasi publik dan menjunjung tinggi kebebasan pers semakin menguat. Banyak pihak berharap agar pemerintah daerah tidak menciptakan iklim represif terhadap media dan tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.
Penulis: Sofyan
