Lebih mengundang perhatian lagi, dalam pernyataannya kepada awak media, Kadis Kominfo Soppeng disebut-sebut mengatakan bahwa “kalau mau berlangganan sama pemerintah, jangan sekali-kali muat berita kontrol.” Ucapan ini pun memicu gelombang kritik dari insan pers dan pegiat demokrasi.
Sejumlah aktivis media dan pemerhati kebebasan pers menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi publik. “Jika seorang pejabat publik tidak siap menerima kritik, seharusnya tidak menduduki jabatan strategis seperti Kepala Dinas Kominfo,” tegas seorang pengamat media lokal.
Media yang ditolak pencairan dananya diketahui rutin menyajikan laporan investigatif dan pemberitaan yang mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk terkait penggunaan anggaran dan pelayanan publik.
Pernyataan dan tindakan yang dinilai membungkam media kritis itu membuat banyak pihak mempertanyakan kapasitas Kadis Kominfo Soppeng dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa suara bahkan menyebut bahwa jabatan tersebut sebaiknya diisi oleh sosok yang lebih memahami etika komunikasi publik dan nilai-nilai kebebasan pers.
Kepala dinas diskominfo soppeng, tidak layak duduk di kursi itu. layaknya jadi tukang parkir saja,
Penulis: Sofyan
